Assalamualaikum Wr. Wb.
Hai Semua...
Kali ini coba kita memikirkan beberapa hal yang baru-baru ini akan dan sudah marak dibahas, yakni wacana pemberlakuan PPN terhadap bahan sembako dan beberapa objek lain yang mulai dan sempat trending di kalangan warga Twitter. Karena rata-rata cuitan para warga berisi penolakan terhadap rencana beleid tersebut, maka tidak ada salahnya jika sekarang kita coba memikirkan sisi positifnya agar tidak melulu mencibir dan mencaci pemerintah yang suka memberi kejutan.
Seperti yang banyak dibicarakan, hal yang akan menjadi pokok pembahasan pada tulisan kali ini adalah mengenai pengenaan PPN pada sembako. Jika ditelaah lebih dalam lagi, hal ini bisa diinterpretasikan sebagai langkah pemerintah untuk menempa masyarakatnya menjadi lebih kuat dan kreatif.
Mengapa? Karena dengan dikenakannya pajak pada bahan pokok akan menyebabkan harga bahan pokok meningkat, bagi kaum proletar bersama dengan kaum mager mencari cuan hal ini akan membuat mereka memutar otak lebih kencang untuk memikirkan bagaimana mereka tetap bisa menikmati hidangan tanpa mengeluarkan biaya tambahan.
Anggap saja harga gorengan langganan kita (beserta panitia konsumsi yang anggarannya tipis) adalah 1.000/gorengan, kemudian dengan berlakunya PPN ini menaikkan harganya menjadi kurang lebih sepuluh-dua belas persen, sedangkan kita tetap ingin menikmati semua varian gorengan di gerobak Mas Owner tanpa harus mengeluarkan kocek lebih, apa yang bisa kita lakukan?
Kita bisa melakukan negosiasi dengan Mas Owner, bukankah aktivitas ini akan meningkatkan kemampuan diplomatik kita? Jika Mas Owner kekeh tidak mau menurunkan harga, kita coba sedikit berusaha dengan membuatnya sendiri, aktivitas ini tentunya melatih kemampuan memasak dan juga daya kreatifitas. Jika ingin sekalian melakukan olahraga fisik sekaligus menikmati indahnya pemandangan alam, langsung saja kita bercocok tanam kedelai untuk membuat tempe.
Hal ini juga berlaku pada Nasi Pecel Acil Anoy yang rata-rata dibanderol paling mahal 15.000/porsi (untuk Wilayah Indonesia dengan Ongkir Tinggi) setelah dikenai PPN akan setara dengan harga Vegetable Salad with Peanut Sauce Rice yang biasa disajikan di restoran bergengsi. Wah, kalau buat sarapan aja seharga menu restoran berasa jadi kaum hedon nich wkwk.
Berbicara mengenai kaum hedon, kaum ini biasa disandingkan dengan kaum menengah ke atas. Pengenaan PPN pada bahan pokok ini pada dasarnya untuk mengidealkan alokasi agar kaum menegah ke atas ini juga terkena PPN saat membeli bahan pokok, ya walaupun PPnBM diturunkan. Adapun keberpihakan pemerintah pada masyarakat menengah ke bawah adalah dengan digencarkannya bansos sehingga alokasi pajak tetap pada sasaran.
Bansos? Sepertinya sempat marak dibicarakan akhir-akhir ini. Owalah iya, korupsi Bansos Covid-19 ituloh. Loh, bisa-bisa nanti keluar artikel korupsi Bansos cluster lain nich wkwk.
Pemikiran positif mengenai pengenaan pajak ini dapat kita tanamkan juga jika berdasarkan pada beberapa contoh negara dengan pajak yang tinggi namun mutu kehidupan secara umum terjamin karena mendapatkan layanan dan fasilitas umum seperti Islandia, Denmark, dan Swedia. Anggap saja salah satu output dari pengenaan pajak adalah melalui layanan dan fasilitas tersebut sehingga secara tidak langsung sistem demokrasi pun turut terealisasi -dari rakyat untuk rakyat.
Namun, perlu kita ingat bahwa beleid ini masih berupa wacana dan baru dicantumkan dalam Draft Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), sehingga masih ada kemungkinan untuk lebih disempurnakan lagi oleh lembaga yang berwenang dan semoga apabila kebijakan ini diterapkan maupun tidak memang merupakan hal yang tepat serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Semoga tulisan kali ini dapat diambil sisi positif dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaklumi karena penulis hanyalah mahasiswa yang akhir-akhir ini tugasnya selalu kena revisi dari dosen dan mohon koreksinya sehingga penulis bisa menjadi lebih baik dan bijak dalam mengekspresikan pendapat.
Terimakasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar